JAYAPURA,_ Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua, menyampaiakn pengungkapan dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022- 2024 yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan selama periode Tahun 2022 ssampai tahun 2024 di Kabupaten Lanny Jaya yang merugikan negara sebesar Rp. 168.172.682.675.
Konfrensi pers kasus dugaan korupsi Dana Desa digelar di Mapolda Papua pada kamis, 25/9/2025, oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si.,di dampingi Direskrimsus Polda Papua, Kabid Humas Polda Papua, Kasubdit III Tipikor Polda Papua.
Kapolda Papua menjelaskan, Dana desa (dd) dan Alokasi Dana Desa (add) yang bersumber dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik yang diperuntukkan untuk 354 Kampung, dana desa tersebut diperuntukan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat peningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penaggulangan kemiskinan.
“Dalam hal kewenangan pengelolaan dana kampung, yang seharusnya dikelola oleh kepala kampung dan bendahara kampung akan tetapi dana tersebut dilakukan penarikan atau dipindahbukukan ke rekening lain (ops p3md) tanpa sepengetahuan oleh kepala kampung dan bendahara kampung oleh para tersangka, ” Kata Kapolda Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua mendapatkan fakta bahwa terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa (sumber APBN) Tahun 2022 -2024 di Kabupaten Lanny Jaya, dikarenakan adanya surat permintaan permohonan pemindah bukuan dari Dinas dpmk kepada kepala Bank Papua cabang Tiom, kemudian berdasarkan surat tersebut kepala bank Papua melakukan pemindahbukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening ops p3md, tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik rekening masing-masing kepala kampung, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, sedangkan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan alokasi dana Desa (sumber APBD) Tahun 2022 sampai 2024 di Kabupaten Lanny Jaya dikarenakan terbitnya peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung disetiap kampung di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2023 dan peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung disetiap kampung di Lanny Jaya Tahun 2024 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara berdasarkan audit APKKN sebesar Rp. 168.172.682.675,00,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Sua Juta Enam Eatus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); penyidik menetapkan 9 tersangka antara lain:
- TK, selaku Plt. Kepala DPMK Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, memiliki peran melakukan pemindahbukuan dengan membuat surat dan menandatangani surat dpmk perihal permintaan pemindahbukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening ops p3md, berdasarkan laporan APKKN tersangka mendapatkan keuntungan sebesar RP 16.175.000.000,-;
- YFM, Selaku koordinator tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022- 2024, memiliki peran mencairkan, mentransferkan, memindahbukukan, menyerahkan dan menggunakan dana desa yang telah dipindahbukukan dari rekening kampung ke rekening ops p3md, berdasarkan laporan APKKN trsangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 69.291.000.000,-;
- CY, selaku Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022-2024, perannya menandatangani slip penarikan bank papua untuk dilakukan pencairan, berdasarkan laporan apkkn tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.200.000.000,-;
- AS, selaku Sekretaris DPMK Kabupaten Lanny Jaya Maret 2022 April tahun 2023, perannya menguasai dan menggunakan rekening atas nama orang lain baik pribadi dan perusahaan dimana rekening-rekening tersebut terdapat aliran dana desa dimaksud berdasarkan laporan apkkn tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.44.254.374.000,-
- TY, selaku sebagai Kabid Pemberdayaan masyarakat kampung Tahun 2022- sekarang dan bendahara pengelolaan add Tahun 2023- 2024, perannya memberikan uang kepada saudara PW untuk merubah Perbub tahun 2023 dan 2024 sebesar 1M, untuk pendistribusian add diberikan secara tunai, berdasarkan laporan apkkn tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.22.262.030.000,-
- PW, selaku Sekda Tahun 2022 merangkap pj, Bupati Tahun 2022 -2024, perannya menerbitkan peraturan bupati tahun 2023 dan tahun 2024 yang bertentangan dengan aturan karena mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, berdasarkan laporan APKKN tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.000.000.000,-
- SM, selaku Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya tahun 2023, perannya menyetujui dan/atau meng-otorisasi pemindahbukuan Dana desa/alokasi dana desa dari rekening kampung ke rekening penampung ops p3md senilai Rp. 34 Milyar tanpa didasari slip penarikan/surat kuasa dari pemilik spesimen (kepala kampung/bendahara kampung).
- JU, selaku pgs. Pimpinan Bank Papua cabang Lanny Jaya tahun 2023, perannya menyetujui dan/atau meng-otorisasi pemindahbukuan dana desa/alokasi dana desa dari rekening kampung ke rekening penampung ops p3md tanpa didasari slip penarikan/surat kuasa dari pemilik rekening (kepala/bendaha kampung) senilai total Rp. 21 Milyar.
- HDW, selaku Pimpinan Bank Papua cabang Lanny Jaya tahun 2023-2024, perannya menyetujui dan/atau meng-otorisasi pemindahbukuan dana desa/alokasi dana desa dari 354 rekening kampung ke rekening penampung ops p3md total senilai Rp. 77.002.663.000,- Milyar, tanpa didasari slip penarikan/surat kuasa dari pemilik specimen kepala/bendahara kampung.
Dalam proses penyidikan tersebut penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dan juga melakukan penyitaan sejumlah uang, tanah dan Bangunan yaitu:
a. uang Tunai senilai Rp. 14. 613.574.102,-;
b. 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan
c. 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Arso 2 Kabupaten Keerom.
d. 4 (empat) unit Mobil, yang masing-masing terdiri dari :
1) 1 (satu) unit mobil merek Triton warna hitam yang berada di Polda Papua,
2) 1 (satu) unit merek X-force warna putih yang berada di Polda papua,
3) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubisi Pick-up l-300 yang berada di polda papua dan
4) 1 (satu) unit mobil merk Strada warna merah yang berada di Wamena.
Berdasarkan alat bukti maupun fakta yang diperoleh, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Udang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pdana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau Pasal 3 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo undang undang Republik indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-undang Hukum. (**)
