TIMIKA,_ Pemerintah Kabupaten Mimika belum membayar Gaji para Kepala Kampung, Bamuskam dan aparat kampung, sangat berpotensi para kepala kampung melakukan penyimpangan, bahkan “pemerasan”.
Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditubun berharap, Pemkab Mimika segera melakukan evaluasi terhadap Dinas terkait terhadap lambatnya pencairan dana kampung.
…,”Aparat kampung sudah malas masuk kantor, karena selama ini mereka belum digaji. Selama ini kami paksakan peagawai seperti kerja rodi saja, karena tidak digaji mereka. Kemudian tindakan penyimpangan dan pemerasan karena memang pemkab tidak respon dengan keluhan pemerintah kampung,” kata Norman.
Norman menambahkan, DPMK, Inspektorat dan BPK setiap tahun dalam pemeriksaan pasti temukan kecolongan penggunaan dana desa (DD) atau anggaran dana Desa (ADD)..Kecolongan ini terjadi karena diawal tahun para kepala kampung melakukan pinjaman dengan bunga 100 persen kepada rentenir.
Praktek ini menyebabkan pengembalian dana pinjaman ini nilainya ratusan juta dan kepala kampung harus bayar. Pinjaman ini untuk kebutuhan hidup selama berbulan-bulan dan operasional kantor.
Sementara pelayanan di kampung menerapkan pelayanan prima. Tiap hari warga datang urus dokumen administrasi makanya kertas, tinta, laptop dan printer harus tersedia secara baik. Namun jika gaji dan operasional tidak diperhatikan pemkab bagaimana pelayanan prima mau terwujud.
Atas lambatnya pencairan gaji dan operasional kantor ini dia meminta bupati, wakil bupati untuk mengevaluasi DPMK dan BPKAD Kabupaten Mimika. Selain itu Inspektorat dan BPK dan BPKP dalam pemeriksaan tiap tahun harus melihat dan menyarankan Pemkab bahwa pencairan dana kampung harus dilakukan pada awal tahun paling lambat tiga bulan sekali.
….,”Kondisi lapangan sudah sangat parah, dan kami tidak tidak paksakan pegawai masuk kerja tanpa digaji. Selama ini kami paksa mereka seperti kerja rodi saja,”… terang Ketua DPC APDESI Kabupaten Mimika ini. (*)
