Kejaksaan Negeri Mimika Sita 5,4 Miliar, Uang Korupsi Aerosport

Redaksi

TIMIKA,_ Kejaksaan Negeri Mimika melaksanakan menyitaan uang sebesar 5,4 Milyar uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.

Dipimpin langsung Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyanta didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Arthur Fritz Gerald dan Kepala Seksi Intelijen Norbertus Dhendy Restu Prayogo, di aula Kantor Kejaksaan Negeri Mimika Jalan Agimuga Mile 32.

Kajari mengatakan, pihaknya telah melaksanakan penyitaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht oleh tim jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Mimika.
​
Dimana eksekusi ini memperhitungkan barang bukti berupa uang tunai dengan mendasari pada putusan kasasi, putusan Mahkamah Agung Nomor 7560/K/Pid.Sus/2026 tanggal 15 Juli 2026 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau P-48 Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor PRINT-692/R.1.19/Fu.1/08/2026 tanggal 20 Agustus 2026.
​
Terhadap terpidana berinisial PJK selaku Direktur PT Karya Mandiri Permai yang dijatuhi pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 31 miliar. Pada Amar putusannya barang bukti uang tunai sebesar Rp5.433.657.000 yang sebelumnya telah disita oleh penyidik dan dititipkan pada Rekening Penitipan Lainnya atau RPL pada Kejaksaan Negeri Mimika pada Bank BNI Cabang Timika.

​Setelah tahap penuntutan ditetapkan oleh pengadilan, kemudian dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana atas nama inisial PJK.
​
….”Uang tunai hasil penyitaan kemudian di eksekusi, akan langsung kami setorkan ke kas negara melalui Rekening Penerimaan Bukan Pajak atau PNBP pada Kejaksaan Negeri Mimika pada Bank BNI Cabang Timika,” ujarnya.

​Lebih lanjut, langkah yang dilakukan ini menjadi satu komitmen secara maksimal pada bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Mimika dalam hal penegakan hukum. (*)

Redaksi

Onegen Papua | Bersinar Ditengah Khalayak Digital

Tags

Related Post