TIMIKA,_ Majelis Rakyat Papua(MRP) Papua Tengah angkat bicara terkait pencaker anak-anak Papua, sebagai pemilik sulung tanah dimana tambang raksasa dan pemerintah hidup, MRP menegaskan Pemerintah dan perusahaan Swasta wajib memperhatikan pencaker OAP terKhusus anak Amungme -Kamoro.
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengatakan, permasalahan pencaker OAP sudah bukanlah rahasia publik, dimana pencaker OAP selalu tidak mendapat tempat dibandingkan non OAP, perlakuan yang kurang menyenangkan kerap terjadi, padahal mereka merupakan pemilik tanah dimana berdiri perusahaan raksasa. Pencaker OAP dipandang sebelah mata baik itu di pemerintahan, swasta dan bahkan hak politik.
Untuk itu Ia mengatasnamakan MRP Papua Tengah menekankan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Mimika maupun PT Freeport Indonesia bisa berperan dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan khusus kepada pencaker anak-anak Papua baik itu didalam pemerintahan maupun swasta, dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan instrumen hukum utama yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah serta masyarakat Papua
…” Misalnya Freeport dalam perekrutan tenaga kerja wajib menyiapkan Kouta khusus bagi pencari kerja OAP ter khusus Amungme-Kamoro, anak-anak Amungme-Kamoro harus mendapat perhatian khusus…”, kata Agustinus Anggaibak.
Pasalnya MRP telah menyampaikan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur bahkan OPD-OPD, bahwa UU Otsus memiliki tatanan yang lebih tinggi dibanding peraturan lainnya, sehingga kami MRP minta jangan ada pelemahan UU Otsus yang merupakan jaminan hak-hak untuk orang Papua.(*)
