TIMIKA,_Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tual, menggelar Forum Koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Kabupaten Mimika, Jumat, 8/11/2024.
Mengundang unsur penegak hukum yang ada, seperti Kepolisian, TNI, Pengadilan dan Kejaksaan, Karantina, Bea Cukai, dan unsur penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan kelautan perikanan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya Direktur Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dibacakan oleh Salman Mokoginta SS.TPI Ketua Tim Kerja Pembinaan dan pengembangan penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran Ditjen PSDKP, menyatakan bahwa Papua Tengah berhadapan langsung dengan Laut Aru dan Laut Arafura, Laut timur bagian timur yang menjadi jalur migrasi berbagai spesies ikan.
Wilayah laut Papua Tengah yang juga masuk dalam salah satu wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI-718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.
Maka dari itu, potensi di Papua Tengah cukup besar dan juga memunculkan potensi perikanan di perairan dalam sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 9 PERMEN KP/ 2020 tentang wilayah pengelolaan perikanan yakni terkait wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan, konservasi, dan penelitian serta pengembangan perikanan.
Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengajak bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada untuk pemanfaatan itu semua untuk kemakmuran masyarakat Papua khusus Papua Tengah, perlu dilakukan cara-cara yang benar yang bijak, tidak merusak sumberdaya yang ada dan biota yang ada guna peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat khususnya nelayan.
SDKP Tual ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi terkait penanganan penegakan hukum bidang Kelautan. Koordinasi ini bertujuan sebagai sarana pertukaran informasi data hukum disemua stakeholder penegak hukum dibidang perikanan untuk bersama-sama mencari solusi meningkatkan kepatuhan tertib hukum di bidang perikanan.
Pelaksanaan Forum Koordinasi dilaksanakan di Aula Hotel Horizon Ultima jalan Hasanuddin, dengan Tema, “Kolaborasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Ekonomi Biru”. (*)
